4 Fakta Gedung Garuda Pancasila yang kini Rata Dengan Tanah

4 Fakta Gedung Garuda Pancasila yang kini Rata Dengan Tanah

Gedung Graha Garuda Tiara atau lebih di kenal Gedung Garuda Pancasila adalah suatu bangunan di masa Soeharto yang direncanakan untuk kompleks berolahraga. Konon, Siti Hardiyanti Rukmana dengan kata lain Mbak Tutut adalah komisaris paling utama Gedung Garuda ini.

Tidak heran apabila putri sulung Soeharto sangatlah membanggakan Gedung garuda kerena mempunyai kemegahan yang luar umum. Terkecuali mempunyai wisma, hotel, helipad (landasan helikopter), fasilitas berolahraga, serta dua tower apartemen, bangunan itu juga mempunyai gedung konvensi.

4 Fakta Gedung Garuda pancasila yang kini Rata Dengan Tanah

Tetapi, tidak ada yang menganggap, nasib bangunan di peninggalan Orde Baru itu saat ini sudah rata dengan tanah. Banyak kelompok menyesalkan tidak ada yang menyelamatkan kelangsungan bangunan itu.

Tersebut kenyataan-fakta Gedung Garuda kebanggaan putri Soeharto yang sudah rata dengan tanah :

1. Ramai didatangi orang di saat Soeharto

Gedung Garuda di bangun pada Agustus 1995 serta mulai beroperasi satu tahun sesudahnya yakni 1996. Gedung ini di bangun dengan menggunakan cost sebesar Rp 75 miliar di masa Soeharto. Tetapi sesudah lengser, gedung megah ini tak akan dipakai serta tidak dirawat.

” Dahulu masih tetap zaman Pak Harto, Gedung ini banyak didatangi orang. Pada nginap disini. Namun sesudah Pak Harto tak jadi presiden Gedung ini di tutup, tak dibuka lagi, ” tutur Nico, warga Cileungsi, saksi pembangunan gedung itu pada merdeka. com, Selasa (15/4).

Nico meneruskan, mulai sejak ditinggalkan serta tidak digunakan lagi, Gedung ini mulai keropos termakan umur. Bahkan juga tak ada kesibukan apa pun digedung itu sepanjang belasan th..

” Hanya dijaga saja sama satpam, namun tidak ada yang ngurus. Saya pernah masuk ke atapnya telah keropos, kaca-kaca sama ubinnya kotor, ” ucapnya.
2. Pembongkaran tidak kantongi izin

Graha Garuda Tiara Indonesia (GGTI) saat ini sudah rata dengan tanah. Tak satu orang warga yang tahu mengapa gedung itu dirobohkan. Bahkan juga, Kepala Desa Cileungsi Kidul, Edi Ejo menyampaikan, pihaknya juga sebagai yang memiliki kewenangan di lokasi itu tidak tahu izin pembongkaran.

” Saya juga tidak paham, yang saya ketahui tempat itu telah dirobohkan, ” kata Edi Ejo waktu didapati merdeka. com, di kantor Desa Cileungsi Kidul, Bogor, Rabu (15/4).

Edi menuturkan, pihaknya pernah bertanya hal semacam ini pada pihak Kecamatan Cileungsi sampai Kabupaten Kota Bogor berkenaan izin pembongkaran bangunan yang dimaksud Gedung Garuda Pancasila itu.

” Telah saya tanyakan namun, sama mereka juga tidak paham itu izin dari siapa. Bahkan juga, hingga pihak Polres saya bertanya tak ada berikan izin. Ini kan tidak mungkin, ” tuturnya.

3. Warga kecewa ada pembongkaran

Nico, warga Cileungsi, mengakui tahu seluk beluk dibangunnya Gedung Garuda. Menurut dia, bangunan megah ini tidak pernah lagi dipakai mulai sejak Presiden Soeharto lengser serta dinyatakan ditutup untuk umum.

” Bangunan ini terbagi dalam 5 wisma, yang disebut sisi sayap. Keseluruhan bila tidak salah ada 400-an kamar lebih. Namun sesudah Pak Harto lengser, gedung ini memanglah tak pernah digunakan lagi, ” kata Nico waktu terlibat perbincangan dengan merdeka. com, Selasa (15/4).

Nico meneruskan, Gedung Garuda ini tak pernah diresmikan oleh Pak Harto lantaran pelaksanaan bangunannya mangkrak disebabkan krisis ekonomi yang menempa Indonesia. Tetapi, pelaksanaan pembangunan gedung telah nyaris usai.

” Ini belum rampung pelaksanaan, namun telah jadi memanglah bila gedungnya. Namun yang sisi dalam masih tetap pelaksanaan. Pernah digunakan juga buat Yayasan Kirab Remaja Indonesia oleh mbak Tutut, ” kata Nico.

4. Tanah serta material dijarah

Kepala Desa Cileungsi Kidul, Edi Ejo menyampaikan, pembongkaran Gedung Garuda mulai sejak akhir 2013 lantas. Tetapi, gedung itu bukanlah hanya cuma dibongkar tetapi di ambil materialnya.

” Gedung Garuda dibongkar, cuma untuk dikeruk serta di ambil tanahnya serta material gedungnya, ” kata Edi waktu terlibat perbincangan dengan merdeka. com, Rabu (15/4).

Dia meneruskan, penanggung jawab proyek pembongkaran itu juga tak meminta izin ke piranti desa. Walau tempat itu bukanlah punya negara, akan tetapi pengelola proyek mesti meminta izin terlebih dulu.

” Saat proyek penggalian tanah berjalan saya telah berapakah kali kirim surat penghentian. Tetapi tak digubris. Saya telah lapor ke pihak polisi serta kabupaten namun tak ada tindak lanjutnya juga, ” terang Edi.

Leave a Comment